Wabup Setyo Himbau Segera Membahas Pilkades Serentak

484
Foto : Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. H. Setyo Hartono, MM.

Bengawanpost.com, Bojongoro – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Drs. H. Setyo Hartono, MM., dihadapan ratusan peserta Forum diskusi peningkatan kapasitas aparatur desa, yang bertempat di Pendopo Kecamatan Kanor, Selasa (30/08/2016) pagi, mengharapkan agar SKPD terkait segera menyiapkan kelengkapan untuk pelaksanaan Pilkades Serentak.

“Kami menghimbau agar BPMPD segera menyiapkan sosialisasi pelaksanaan Pilkades serentak utamanya adalah desa desa yang kini mulai kosong jabatan kadesnya. Jangan hanya di Plt saja, namun segera disiapkan agar secepatnya pelaksanaan pilkades serentak bisa dilaksanakan,” demikian sambutan Wabup Setyo Hartono dalam acara ini.

Lebih lanjut Wabup Setyo menjelaskan bahwa, Pilkades serentak ini harus segera disiapkan segala hal, mulai aturan dan lain sebagainya. Tak hanya masalah pilkades serentak, Wabup juga mengingatkan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa (SOTK) pengisian perangkat desa, dan saat ini SOTK sudah di tangan Anggota Dewan untuk dibahas.

“Banyak saran dan masukan dari warga yang mengharapkan agar STOK pengisian perangkat desa agar segera dilaksanakan untuk mamaksimalkan kinerjanya. Sedang untuk test perangkat harus fair dan diawasi oleh semua pihak, sehingga aparatur desa yang terpilih memiliki kapasitas, jangan sampai ada permainan atau lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, Wabup Setyo Hartono menyampaikan pula bahwa, sejalan dengan nawacita maka pembangunan sekarang dimulai dari bawah ke atas. Yakni pembangunan dimulai dari skup terkecil atau Desa. Untuk itu, pembangunan di Desa agar diawasi dan di cek, jika ada yang rusak segera diperbaiki.

Wabup juga berpesan kades agar pencairan keuangan desa dilakukan setiap triwulan. Kades juga harus mengakomodir semua kepentingan, baik yang dulu mendukung atau tidak. Selama kita bekerja dengan baik dan tak menyalahi aturan, maka jangan takut bila ada oknum-oknum yang menyoroti.

“Dana Desa dan ADD yang dikucurkan pemerintah agar dikelola secara transparan sehingga rakyat mengetahui. Hal utama inilah yang harus diperhatikan, yakni tata kelola keuangan desa agar di rencanakan dengan tepat dan sinkronisasi antara program pemerintah pusat, daerah dan program yang akan dilaksanakan desa,” pesannya.

Sementara itu, Camat Kanor, Drs. Subiyono, SH, M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa, kegiatan ini dihadiri 159 orang yang terdiri dari wali amanah desa, BPD, perangkat desa dan Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Kanor. Dengan tujuan untuk upaya meminimalkan kesalahan dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program pemerintahan Desa. [Bp]

LEAVE A REPLY