Sekda Soehadi Harapkan Program Kesehatan Yang Berkelanjutan

431
Foto : Sekda Kabupaten Bojonegoro, Drs. Soehadi Moeljono, MM., saat membuka Rakor Program Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Kamis (08/12/2016).

Bengawanpost.com, Bojonegoro – Kepala Puskesmas se- Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro di Ruang Creative Lantai 6 Pemkab Bojonegoro, Kamis (08/12/2016). Kegiatan yang di buka Sekretaris Daerah (Sekda) ini, juga dihadiri oleh Direktur RSUD dan Kepala SKPD terkait dilingkup Pemkab Bojonegoro.

M. Isnaini, M.Kes, M.Si., Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini permasalahan kesehatan semakin kompleks, oleh karena itu kebijakan yang diambil harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dimasyarakat. Sehingga diperlukan penguatan pada sistem kesehatan yang mengarah pada kebijakan kesehatan di tahun 2017.

“Rakor ini bertujuan mensinergikan kegiatan dalam mendorong semua pihak berperan aktif mempercepat akses pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya. Pencapaian yang diharapkan meliputi penurunan AKI dan AKB, peningkatan mutu pelayanan, akreditasi puskesmas, dan jaminan pelayanan kesehatan. Diharapkan program prioritas pembanguan kesehatan tahun 2017 bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bojonegoro, Drs. Soehadi Moeljono, MM., mengatakan bahwa Rakor ini diadakan dalam rangka peningkatan pembangunan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Bojonegoro. Oleh karenanya, diharapkan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan nantinya bisa terwujud di tahun 2017 sesuai target yang diharapkan.

“Selain itu, pelaksanaan Rakor ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena kebijakan yang tidak mengarah kebutuhan, maka tidak akan ada keberlanjutan,” kata Sekda Soehadi.

Untuk itu, lanjut Sekda Soehadi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni pengaturan manajemen dan tata kelola terhadap pembangunan kesehatan, mulai dari pelayanan dasar sampai pelayanan rujukan, dan juga, peningkatkan mutu pelayanan baik dibidang sarana dan prasarana serta mutu SDM. *[Bp]

LEAVE A REPLY