Reshuffle dan Kepuasan Masyarakat

761
Foto : Arifki

Oleh : Arifki

Survei yang dilakukan  Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 22-28 Juni 2016 dengan jumlah responden 1027 orang terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Dari survei tersebut menyatakan bahwa 67 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi sedangkan  30 persen menyatakan tidak puas. Jika membandingkan dengan data survei SMRC  pada Juli 2015 kepuasaan  masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi hanya 41 persen dengan ketidakpuasan sebesar 55 persen.

Naiknya kepuasaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi membuktikan keberhasilannya menjadi presiden. Membandingkan respon masyarakat terhadap Jokowi pada awalnya menjabat sampai dengan sekarang. Masyarakat sudah mulai menerima Jokowi sebagai presiden seutuhnya, konflik-konflik pascapilpres sudah mulai redam kecuali elit-elit yang masih belum move on.

Misalnya, Sumatera Barat, daerah  saat  pilpres 9 Juli 2014 Jokowi kalah telak dengan Prabowo. Hasil rekapitulasi KPU Prabowo mendapatkan dukungan sebesar 1.797.505 pemilih atau sebesar 76,92 persen, sedangkan Jokowi   mendapatkan 539.308 pemilih atau  23,08 persen. Menang telaknya Prabowo di Sumbar pada akhirnya Jokowi dengan perlahan bisa mengambil hati masyaraka. Dengan bagusnya komunikasi politik Jokowi dengan tetap mengunjungi Sumbar tanpa mempedulikan hasil pilpres 9 Juli 2014.

Kunjungan kerja Jokowi oktober 2015 ke Sumbar yang saat itu ke tempat Wisata Mandeh dan peternakan sapi Padang Mangateh. Kedatangan pertama Jokowi ke Sumbar banyak berbicara tentang pengelolaan objek wisata. Jokowi memahami keberadaan Sumbar yang terkenal dengan alamnya yang indah. Pengelolaan yang baik akan memberikan keuntungan kepada masyarakat dan daerah. Kedatangan Jokowi perdana itu mendapatkan antuias  masyarakat Sumbar.

Jokowi selanjutnya ke Sumbar saat merayakan Idul Fitri di Padang, 04-06 Juli 2016 beberapa waktu lalu. Cara Jokowi membangun citra politiknya dari barat sampai dengan timur Indonesia patut diacuki jempol. Seperti Jokowi yang selalu habiskan tahun baru di papua. Merayakan idul fitri tahun sebelumnya di Aceh. Komunikasi politik Jokowi untuk mendekati masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Wacar saja perbandingan data SMRC tahun lalu dengan yang sekarang berbeda, tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi meningkat.

Menariknya, dibalik naiknya popularitas Jokowi sebagai presiden, apakah reshuffle kabinet masih perlu?. Perombakan terhadap kabinet kerja terkesan paradoks dibalik meningkatnya tingkat kepuasaan masyarakat terhadap Jokowi. Reshuffle hanya menjadi ajang tukar guling bagi partai koalisi atau tukar ganti  bagi partai yang akan didepak dan yang masuk ke kabinet kerja.Maka isu-isu tentang reshuffle selalu dipopulerkan untuk meminta partisiasi publik agar ikut memberikan evaluasi tentang kerja menteri.

Serangan yang bertubi-tubi terhadap menteri yang berasal dari kalangan profesional. Misalnya, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan, paling sering dijadikan target sebagai calon menteri yang akan diganti. Selain Kementerian Perhubungan adalah lahan basah. Kepentingan partai yang  oposisi  yang mendukung  Jokowi bukan  dukungan biasa. Sudah lumrah, semua itu juga berhubungan dengan permintaan kursi menteri.

Saya membaca pertarungan antar partai politik (parpol) pun terjadi. Setelah PAN dan Golkar ingin menjadi bagian pemerintahan Jokowi-JK. Kebimbangan parpol tentang nasib kadernya sudah bermunculan. Kehawatiran parpol yang kadernya dipulangkan ke partai. Masih syukur masih bisa diganti dengan calon menteri yang baru. Jika pemulangan menteri itu sebagai tanda tak ada kadermu lagi yang bergabung dengan kabinet kerja. Kata-kata itu sangat menyakitkan bagi parpol yang mengalaminya nanti jika terjadi reshuffle.

Pertarungan  panas perebutan kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, yang saat ini dipegang Marwan Ja’far (kader PKB). Strategsinya posisi menteri desa menjadikan PDI-P cemburu dengan PKB yang kadernya mendapatkan jabatan ini. Selain kementeriaan ini berhubungan dengan lahan basah. Menteri yang menjabat di posisi juga langsung berdekatan dengan elektoral.

Pemberiaan dana  untuk masing-masing desa di Indonesia  bagi menteri yang menjabat memegang jabatan ini menguntungkan partainya. Karena dianggab pahlawan membantu masyarakat (merakyat). Jargon yang sekarang ini menjadi barometer berbuatnya orang/lemaga untuk Negara. Istilah yang terkadang mudah diperjualan belikan ibaratnya kritik orang terhadap agama yang ikut-ikutan bergabung dalam politik. Ibaratnya, dua gambar satu koin.

Nama yang diperkirakan menggantikan Marwan adalah Budiman Soejadmoko. Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P yang memperjuangkan UU Desa ke parlemen ini dianggap sebagai calon kuat yang mengusik posisi aman PKB. Besarnya anggaran desa yang diberikan kepada daerah menjadikan ini diasumsikan sebagai instrumen untuk memberi jatah terhadap pendamping desa oleh politisi. Dengan memilih basis massa (pendukung) sebagai orang yang mengelola program ini di daerah.

Jokowi menurut saya akan ditarik dengan persoalan-persoalan seperti ini. Jokowi yang menurut saya kepuasaan masyarakat terhadap dirinya sedang tinggi. Bagusnya hasil survei SMRC itu berhubungan  dengan kerja-kerja menterinya. Saat kepuasaan masyarakat sedang tinggi terhadap Jokowi, lalu dilakukanreshuffle, saya meyakini akan terjadi perubahan pandangan publik terhadap Jokowi.Jokowi kembali dianggap gagal melakukan perbaikan terhadap kinerja anggota kabinetnya. Reshuffle kembali menjadi momentum terbentuknya konflik baru setelah Jokowi berusaha meranggul semua kepentingan ada di sekelilingnya.

Bagi saya reshuffle hanya sebatas tarik menarik kepentingan parpol koalisi untuk menitipkan kadernya ke dalam barisan kabinet kerja. Bukan semata-mata atas tujuan mulia untuk kesejahteraan rakyat.

Penulis adalah : Cendikiawan Muda/Aktivis PB HMI

 

LEAVE A REPLY