PBB Naik 200 persen, Mahasiswa dan Masyarakat Lamongan Demo Dispenda

543
Foto : Pengurus HMI Lamongan, Diqul (Kiri/Kopyah hijau) bersama aktivis PMII dan GMNI, serta elemen masyarakat Se- Kabupaten Lamongan, saat demo penolakkan kenaikan PBB, Selasa, (10/04/2018).

Bengawanpost.com, Lamongan – Puluhan masyarakat Kabupaten Lamongan bersama LSM Clean Governance, Komite Relawan Anti Korupsi, LSM Lentera, Capil Hitam, GMNI, PMII dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lamongan menggelar aksi damai, Selasa, (10/04/2018).

Aksi damai yang berlangsung didepan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini, untuk menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nilainya tidak wajar sampai mencapai 100 – 200 persen.

Muhammad  Shodikul  Wahib (Diqul), selaku perwakilan HMI Lamongan yang turut aksi damai tersebut menyampaikan, bahwa HMI Lamongan bersama segenap masyarakat Lamongan menolak dengan tegas kebijakan kenaikan nilai PBB yang dikeluarkan Dispenda Kabupaten Lamongan.

“Naiknya tarif PBB saat ini menjadikan masyarakat merasa janggal. Banyak masyarakat mengeluhkan kenaikan PBB yang nilainya 100 – 200 persen. Sehingga menimbulkan gejolak bagi warga dengan kenaikan nilai PBB yang tidak wajar ini,” tandas Diqul kepada wartawan, usai aksi damai tersebut.

Dijelaskannya, dalam kenaikan nilai PBB yang tidak wajar ini, Dispenda Kabupaten Lamongan telah melakukan maladministrasi terkait prosedur perubahan nilai PBB. Adapun maladministrasinya mulai dari sosialisasi Perdanya, sampai dengan eksekusi dan aplikasi peraturannya.

“Apa dasar penilaian pembuatan dan pengesahan Perda kenaikan nilai PBB menjadi 100 – 200 persen?. Dan sudah layakkah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan dan Tanah / lahan didaerah Kabupaten Lamongan dengan ‘harga tersebut’,” cetus Diqul penuh tanda tanya.

Ditambahkannya, dengan aksi ini diharapkan Dispenda Kabupaten Lamongan untuk bersikap arif dan bijaksana dengan segera membatalkan kebijakannya. Namun jika tidak dilakukan, maka HMI bersama segenap masyarakat Lamongan akan terus berjuang menolak kenaikan PBB tersebut.

“Kami menuntut pembatalan ketetapan dan penarikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah beredar di masyarakat. Lalu peninjauan ulang NJOP, serta meminta transparansi penggunaan anggaran oleh Dispenda Lamongan dalam program penyelesaian PBB,” pinta Diqul penuh semangat.

Foto : Para aktivis HMI Lamongan bersama aktivis PMII dan GMNI, serta elemen masyarakat Se- Kabupaten Lamongan, saat demo penolakkan kenaikan PBB, Selasa, (10/04/2018).

Hal senada disampaikan Ketua PMII Komisariat Unisda Lamongan, Ifan. Menurutnya, pihaknya tetap mengapresiasi terkait usaha Pemkab Lamongan untuk menaikkan PAD, salah satunya dengan menaikkan PBB. Tapi prosedural harus diutamakan, dan yang terpenting tidak mencekik rakyat.

“Kenaikan nilai PBB ini prinsipnya tidak ada keseimbangan, keadilan dan pemerataan. Kami menilai, saat Dispenda Lamongan menaikkan nilai PBB tidak memikirkan beban berat masyarakat. Tapi hanya berfikir dangkal yang terpenting PAD tinggi,” kata Ifan dengan nada tinggi.

Dalam aksi ini, Kepala Dispenda Kabupaten Lamongan, Hery Pranoto menemui pengunjuk rasa di pintu gerbang Kantor Dispenda Kabupaten Lamongan. Bahkan Hery Pranoto mengajak lima orang perwakilan untuk berdialog masuk ke ruang kerjanya.

Di ruangan Hery, lima perwakilan pengunjuk rasa ini kembali menyuarakan keberatan masyarakat Lamongan akan kenaikan nilai PBB yang telah mencekik masyarakat, karena nilai PBB di Kabupaten Lamongan paling tinggi dibanding daerah lainnya.

“Ada dana Rp 1 miliar untuk survey yang dijadikan pijakan untuk menarik nilai PBB pada masyarakat, tapi hasilnya pendataannya tidak riil. Ini bukti survey dan pendataan yang asal – asalan,” ucap Ibnu Muharto, salah satu koordinator aksi.

Sementara itu, Kepala Dispenda Kabupaten Lamongan, Hery Pranoto menjelaskan, masyarakat yang merasa keberatan bisa komplin melalui prosedur yang ada. Dan siapapun yang mengajukan keberatan akan ditindak lanjuti dengan survey di lapangan.

“Lurah atau Kades bisa proaktif menerima komplin dari masyarakat,” ucapnya.

Selanjutnya, menyinggung dana Rp. 1 miliar untuk survey dan pendataan, Hery memastikan itu sebelum menjabat sebagai Kepala Dispenda Kabupaten Lamongan.

Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya menuntut ingin tahu siapa pelaksana atau pemenang tander Rp. 1 miliar itu.

Tidak puas dengan jawaban Kepala Dispenda Kabupaten Lamongan, para pengunjuk rasa melanjutkan aksinya menuju gedung DPRD Kabupaten Lamongan dan Pemkab Lamongan, untuk menyampaikan aspirasinya yang sama.

Sesampainya didepan gedung DPRD Lamongan, puluhan aktivis dan masyarakat mendesak untuk masuk ke dalam. Sempat terjadi dorong mendorong antara demonstran dengan pihak keamanan. Tetapi akhirnya seluruh demonstran diizinkan masuk dan ditemui oleh perwakilan DPRD Kabupaten Lamongan. *[Bp]

LEAVE A REPLY