Menteri Siti Nurbaya Anugerahi Mojodeso Bojonegoro Proklim 2017

398
Foto : Menteri LHK RI, Siti Nurbaya saat memberikan penghargaan Proklim Utama tahun 2017 kepada Warsiman selaku Kepala Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa TImur, Kamis (03/08/2017).

Bengawanpost.com, Jakarta – Guna memperkuat komitmen bersama dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri LHK RI), Siti Nurbaya memberikan penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) kepada Warsiman selaku Kepala Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa TImur.

Bertempat di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Kamis (03/08/2017). Penghargaan ini diberikan pada hari kedua pelaksanaan Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI) Tahun 2017 yang dimulai tanggal 2 – 4 Agustus 2017, dengan mengambil tema “Menterjemahkan Nationally Determined Contribution (NDC) Menjadi Aksi (Translating NDC into Actions).

Adapun penghargaan yang diterima ini merupakan buah kerja keras yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) dan warga Mojodeso dalam mengatasi persoalan lingkungan terutama dalam menangani perubahan iklim yang terjadi. Banyak upaya dan inovasi yang berhasil di terapkan desa berpredikat “Desa Wisata Edukasi Lingkungan” ini.

Abdul Mu’in, salah satu penggerak kampung iklim di Mojodeso menjelaskan banyak upaya yang terus dilakukan warga Mojodeso dalam mengatasi persoalan lingkungan, mengingat di Bojonegoro rentan akan bencana baik banjir dan kekeringan.

Menurutnya, untuk mengantispasi dan mengatasi bencana tersebut, masyarakat digerakan untuk membuat embung sebagai fungsi tadah hujan, sumur resapan, dan satu juta biophori yang kini sudah ada 2500 tiik, pendirian bank sampah, rumah kompos juga pemanfaatan pupuk organik, serta penanaman pohon kelengkeng, sirsak maupun jambu merah disepanjang jalan untuk penghijauan.

“Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Ini sudah menjadi budaya warga Mojodeso, yang hasilnya dapat dirasakan juga Pemkab Bojonegoro yang mendapatkan penghargaan Adipura pada Rabu, 02 Agustus 2017) kemarin,” ungkap Abdul Mu’in.

Hal senada dikatakan Kepala Desa Mojodeso, Warsiman. Dia memaparkan di Mojodeso hanya sedikit potensi alam yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan perubahan iklim. Namun mojodeso memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat digerakan secara berkelanjutan dalam menciptakan inovasi dan terobosan.

“Sebelumnya Mojodeso telah menjuarai lomba lingkungan bersih dan Sehat tingkat nasional yang digelar TP PKK Pusat dan Kementerian Kesehatan. Perlu diketahui, kunci suksesnya adalah kita selalu membuka lebar pintu untuk belajar bersama dengan desa lain di dalam maupun luar Bojonegoro, dengan harapan untuk berbagi dan bisa menularkan virus kebaikan serta sebagai masukan untuk Mojodeso sendiri kedepannya,” papar Warsiman.

Sementara itu, Menteri LHK RI, Siti Nurbaya pada saat sambutan penyerahan penghargaan menjelaskan persoalan perubahan iklim diantaranya kenaikan suhu bumi sudah menjadi fenomena lingkungan yang nyata, dan diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Yang mana dampaknya dapat meningkatkan ancaman terhadap risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, keragaman hayati. kenaikan muka air laut, dan kesehatan manusia.

Perubahan iklim ini, lanjut dia, merupakan sebuah realitas yang telah dirasakan secara luas di berbagai belahan dunia, sehingga diperlukan aksi nyata untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, serta upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai komponen yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan.

“Perubahan iklim adalah salah satu instrumen yang menonjol dalam isu persoalan lingkungan. Untuk pencegahan dampak buruk dari perubahan iklim tersebut, perlu penanganan yang harus dilakukan dari tingkatan masyarakat paling kecil untuk menciptakan inovasi terobosan yang berkelanjutan. Dan penanganannya harus terus diperluas, sehingga persoalan lingkungan, khususnya dampak perubahan iklim dapat teratasi,” tandas Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya menambahkan, selain untuk Desa Mojodeso, Kementerian LHK RI pada PNPI tahun 2017 ini memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah mendukung pengendalian perubahan iklim. Diantaranya pemberian penghargaan Proklim Utama kepada 30 Dusun / Jorong / RW / Kampung / Dukuh dan Desa / Kelurahan / Lembang / Nagari / Kepenghuluan yang tersebar di 26 Kabupaten / Kota dan pada 11 Provinsi.

Kementerian LHK RI juga memberi penghargaan Wana Lestari untuk Manggal Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA) kepada 6 masyarakat yang memilik integritas, kapasitas dan aksi nyata dalam upaya pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kemudian pemberian penghargaan untuk Pembinaan Proklim yang diberikan kepada 10 Kepala daerah yang dinilai telah berhasil membina wilayahnya menjadi Proklim secara berkelanjutan.

“Selamat kepada penerima penghargaan ini, yang telah melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitgasi perubahan iklim. Kita harapkan Proklim ini dapat membawa perubahan praktik-praktik perubahan iklim,” harap Siti Nurbaya akhiri sambutannya.

Masih dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Nur Masripatin menjelaskan, dalam penentuan penerima penghargaan tersebut, fihaknya sejak tahun 2012-2017, telah menverifikasi 1.375 pengusulan lokasi ProKlim yang tersebar pada 27 provinsi di Indonesia. Hal ini termasuk 448 titik usulan Proklim pada tahun 2017 ini.

“Verifikasi ini bertujuan untuk melihat langsung aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan, serta dukungan keberlanjutan kegiatan pada lokasi yang diusulkan”, jelas Nur Masripatin.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri LHK No. 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1.11/2016, tentang Proklim. Bahwa aksi adaptasi pada ProKlim antara lain berupa pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor; peningkatan ketahanan pangan; pengendalian penyakit terkait iklim; serta penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi.

Sedangkan aksi mitigasi yang dimaksud meliputi pengelolaan sampah, limbah padat dan cair; pengolahan dan pemanfaatan air limbah; penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi; budidaya pertanian; peningkatan tutupan vegetasi; dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Nur Masripatin juga menyampaikan, bahwa sejak tahun lalu Proklim telah ditetapkan sebagai program strategis gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat.

“Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu upaya memperkuat implementasi Proklim, selain kegiatan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam membangun kampung iklim,” papar Nur Masripatin.

Lebih lanjut Nur Masripatin menyampaikan, guna mendukung hal ini, Ditjen PPI telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan ProKlim melalui Peraturan Dirjen PPI No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017.

Untuk diketahui, dalam acara PNPI tahun 2017 ini dimeriahkan oleh pameran, aneka perlombaan, talkshow, show case best practice terkait perubahan iklim, serta panggung hiburan. Dan acara hari terakhir tanggal 4 Agustus 2017, digelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHK Tahun 2017, yang membahas kemajuan dan tindak lanjut implementasi NDC dari sektor kehutanan, pertanian, energi, industri, limbah, secara pararel oleh masing-masing Kementerian/lembaga pelaku aksi mitigasi dan adaptasi. *[Bp]

LEAVE A REPLY