Harlah PMII Ke- 58, Disemarakkan Bedah Buku ‘Mewujudkan Desa Inklusif’

401
Foto : Dosen FISIP Unigoro, Miftakhul Huda (Baju biru), saat membedah buku ‘Mewujudkan Desa Inklusif’, dalam acara Harlah PMII Ke- 58 yang digelar PC PMII Bojonegoro, Sabtu (03/03/2018).

Bengawanpost.com, Bojonegoro – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro menggadakan acara bedah buku “Mewujudkan Desa Inklusif. (Perencanaan Penganggaran Partisipastif Pro Poor dan Responsif Gender)”, di Aula Gedung DPMD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (03/03/2018).

Bedah buku yang menghadirkan narasumber Miftakhul Huda yang tak lain adalah sang pengarang dengan sahabatnya ini, merupakan rangkain acara untuk menyemarakan peringatan Hari Lahir (Harlah) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ke- 58, yang mengusung tema “Dinamisasi Gerakan PMII dalam Era Milenial”.

“Pada harlah tahun ini, ada beberapa rangkaian yakni Bedah buku, Event kompetitif, PMII Futsal Cup, Muspimcab, Khatmil Qur’an dan Peringatan Isra’ Mi’raj, SKK, dan puncaknya ada malam pentas seni untuk anggota, kader juga alumni PMII Bojonegoro,” demikian sambutan Arif Dwi Setiawan selaku Ketua panitia Harlah PMII Ke- 58 tersebut.

Sedang Miftakhul Huda selaku narasumber memaparkan, bahwa buku ‘Mewujudkan Desa Inklusif’ ini merupakan respon terhadap realitas perencanaan dan penganggaran desa yang masih meminggirkan kelompok rentan seperti perempuan, anak – anak dan warga miskin. Padahal dengan lahirnya UU Desa No.06 Tahun 2014, maka desa bisa berkontribusi maksimal terhadap tujuan pembangunan nasional.

“Pengurangan kemiskinan dan keberdayaan masyarakat desa dari semua kelompok merupakan tujuan pembangunan yang menjadi semangat dalam UU Desa. Karenanya. semoga buku ini, dijadikan panduan pedoman praktis bagi stakeholders desa dan fihak terkait dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan desanya,” papar aktivisForum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tersebut.

Disampaikannya pula, terkait pengalaman Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yang dinilainya sukses menyusun perencanaan dan penganggaran desanya. Yakni dengan cara mengelola Sumber Daya Alamnya berupa aliran sungai bengawan solo sebagai pendapatan Desa tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkunganya.

“Sebelum dana desa (DD) dialokasikan dari APBN melalui UU No.06 Tahun 2014, pendapatan Desa Klotok sudah mencapai 1.5 – 2 milyard. Hasil itu diperoleh, sesudah Desa Klotok membangun irigasi pertanian dengan memanfaatkan sungai bengawan solo dan membentuk BUMDesa yang mengelola retribusi dari pembayaran air yang digunakan para petani,” beber Pria yang berprofesi sebagai dosen FISIP Universitas Bojonegoro (Unigoro) ini.

Foto : Suasana bedah buku ‘Mewujudkan Desa Inklusif’, pada acara Harlah PMII Ke- 58 yang digelar PC PMII Bojonegoro, Sabtu (03/03/2018).

Sebelumnya, Ketua PC PMII Bojonegoro, M. Kamaludin dalam sambutannya menyampaikan, apa yang dilakukan di kampus, di PMII semata – mata untuk kepentingan umat, usia 58 merupakan perjuangan yang tidak pendek, dan para kader harus berterimakasih dengan adanya alumni, lantaran dapat berdiri memegang teguh nilai dasar pergerakan.

Jadi pada peringatan harlah tersebut, kata Kamaludin, pengurus mengadakan bedah buku ‘Mewujukan Desa Inklusif’. Dari sini para kader harus berguna bagi desa sehingga harus berbondong-bondong kembali ke desa, karena itu tugas PMII untuk mengawal kebijakan di desa terkait perencanaan pembangunan.

“Di era milineal kita tidak melulu melakukan gerakan – gerakan eksternal, tentunya dengan masuk di post – post strategis, kembali ke desa, setelah itu kembali ke organisasi yang ada di desa, dan tentunya kita harus kembali ke rumah,” kata Kamaludin seraya mengajak.

Sementara itu, Ketua Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII Bojonegoro, Ahmad Sunjani Zaid yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan, bahwa desa memiliki posisi yang sama seperti negara, karena desa merupakan miniatur sebuah Negara. Menurutnya, perbedaan antara negara dengan desa sangatlah minim, di pusat ada DPR RI, di desa ada DPD, pusat ada BUMN di desa ada BUMDes.

“Perbedaannya Kepala Desa berpolitik tapi tidak berpartai, tapi kalau presiden berpolitik dan berpartai,” tandas Pria yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro ini.

PMII harus terlibat dalam perencanaan pembangunan memberi kontribusi kepada desa. Menurut Sunjani, tidak ada pilihan lain bagi kader PMII yang mengaku generasi milineal, kecuali bagaimana dapat ikut serta perencanaan pembangunan di desa.

“Ayo kita ikut proses membangun desa. Kalau tidak dilibatkan, kita yang melibatkan diri. Jangan menjadi penonton, ayo kita ikut. Rebut politik desa, rebut masjid dan kembali ke organisasi,” pungkas Sunjani seraya berseru. *[Bp]

LEAVE A REPLY