Dunia Apresiasi Indonesia dalam KTT OGP Summit 2016 di Paris

509
Foto : Bupati Bojonegoro, Kang Yoto saat berbicara dalam KTT OGP Summit 2016 di Kota Paris, Prancis.

Oleh : Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI)

Pada tanggal 07 – 09 Desember 2016, diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) di Kota Paris, Prancis. KTT OGP dihadiri 3000 peserta lebih dari berbagai institusi, yang mewakili Pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil dari sekitar 75 Negara.

KTT OGP ini merupakan acara puncak tahunan para penggiat isu keterbukaan pemerintah di seluruh dunia, untuk berbagi pengalaman dan inspirasi terkait berbagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Presiden Perancis, François Hollande dalam pidato pembukaannya sebagai tuan rumah sekaligus OGP Co-Chairs 2016, menekankan pentingnya untuk terus mendorong nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi di tengah dinamika tren geopolitik saat ini yang penuh dengan dinamika dalam proses demokratisasi.

Kontribusi dan Prestasi Indonesia

Pada penyelenggaraan KTT ini, Delegasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional dalam implementasi pemerintahan terbuka. Setidaknya terdapat tiga capaian utama yang diapresiasi dunia internasional dari Indonesia.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpillih menjadi salah satu dari lima belas daerah percontohan dunia untuk praktik pemerintah terbuka di tingkat pemerintah daerah.

Dengan terpilihnya Bojonegoro, maka kabupaten di Jawa Timur tersebut mensejajarkan posisinya dengan kota-kota besar dunia lainnya seperti Paris (Perancis), Madrid (Spanyol), Seoul (Korea Selatan) dalam hal komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif.

Pemkab Bojonegoro terpilih atas komitmennya untuk melakukan transformasi keterbukaan sejak tahun 2008 yang telah terbukti membantu mendorong angka pertumbuhan ekonomi Bojonegoro meningkat dua kali lipat dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran sebesar dua kali lipat pada tahun 2015.

Prestasi yang kedua, datang dari unsur masyarakat sipil yakni Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang telah menorehkan capaian dengan terpilih sebagai Juara II penerima Open Government Awards 2016 untuk inovasi “API Pemilu”.

Penghargaan keberhasilan Perludem ini atas inovasi API Pemilu dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi pemilih dan pengawasan jalannya Pemilu. Hal ini menjadi penting terutama pada konteks Pemilu di Indonesia, dimana rasio antara aparatur pendukung pemilu dan jumlah pemilih adalah 5 juta banding 190 juta pemilih.

Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem, saat menerima pengharaan tersebut menyatakan bahwa keberhasilan API Pemilu juga dihasilkan dari kolaborasi yang erat dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai penyelenggara pemilihan umum dari sisi pemerintah.

Ketiga, Indonesia juga dipercayai untuk memimpin diskusi panel terbatas terkait pentingnya prinsip good and open governance dalam mencapai tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

Diskusi panel yang antara lain melibatkan Menteri Administrasi Publik dari Meksiko, Menteri Kehakiman dari Georgia, Manish Bapna-Managing Director for World Resources Institute (WRI), Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto (Kang Yoto) dan Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho.

Diskusi panel tesebut menyepakati bahwa perlu ada komitmen kuat dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mengedepankan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan lebih bersinergi sebagai salah satu prasyarat keberhasilan pencapaian target – target SDGs.

Perkembangan OGP dan Komitmen Indonesia

Open Government Partnership merupakan sebuah inisiatif internasional yang bertujuan mendorong prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, penguatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, bersih, efektif, dan efisien.

Sejak dibentuk oleh 8 negara dan 9 organisasi masyarakat sipil pada tahun 2011, saat ini OGP telah beranggotakan 75 Negara, termasuk 5 negara baru yang mengumumkan kebergabungannya saat pembukaan KTT yakni, Jerman, Burkina Faso, Haiti, Jamaika, dan Luksemburg; dan 6 Negara tambahan yang menyatakan akan segera bergabung dengan OGP: Madagascar, Maroko, Pakistan, Portugal, Senegal, dan Afghanistan.

Indonesia, adalah 1 dari 8 Negara pemrakarsa yang mendirikan OGP pada tahun 2011. Sebagai bentuk konkrit komitmen Indonesia dalam mendorong upaya pemerintahan yang lebih terbuka, maka setiap tahunnya Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Renaksi Open Government Indonesia/ OGI) dengan libatkan sejumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Untuk tahun 2016-2017, terdapat 5 daerah percontohan yang terlibat aktif di dalam mendorong keterbukaan melalui rencana aksi daerah yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bojonegoro.

###

Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenlu, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Lukman Oesman (Communication Specialist) No. HP : +6282114914750

LEAVE A REPLY