Dinilai WTP Atas LKPD, Kementrian Keuangan RI Beri Penghargaan Bojonegoro

114
Foto : Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo serahkan penghargaan kepada Bupati Bojonegoro, Hj. Anna Mu'awanah untuk Kabupaten Bojonegoro yang meraih predikat WTP atas LKPD, di Gedung Negara Grahadi - Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (02/10/2019).
Foto : Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo serahkan penghargaan kepada Bupati Bojonegoro, Hj. Anna Mu'awanah untuk Kabupaten Bojonegoro yang meraih predikat WTP atas LKPD, di Gedung Negara Grahadi - Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (02/10/2019).

Bengawanpost.com, Surabaya – Kabupaten Bojongeoro termasuk dalam 36 pemerintah daerah Kabupaten/Kota,  yang menerima penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Bupati Bojonegoro pun hadir pada acara penganugerahan untuk menerima penghargaan mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Adapun penganugerahan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD diberikan Kementrian Keuangan melalui Mardiasmo, selaku Wakil Menteri Keuangan RI, di Gedung Negara Grahadi – Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (02/10/2019).

“Terima kasihnya atas penghargaan yang diperoleh. Ini merupakan capaian yang luar biasa karena sebanyak 39 pemerintah daerah termasuk Pemprov Jatim, 36 diantaranya mendapat WTP,” ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya.

Foto : Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sampaikan sambutan pada acara penganugerahan predikat WTP atas LKPD Kabupaten / Kota Se- Jatim, Rabu (02/10/2019).

Khofifah juga menyampaikan harapannya agar ketiga Pemda yang belum menerima WTP agar semakin terpacu untuk meraih WTP seperti daerah lain. Hal ini karena WTP bukan hanya sekedar prestasi, melainkan juga merupakan upaya memberikan pelayanan terbaik melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

“PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, akan menjadi referensi baru bagi kita bagaimana perencanaan dan proses penggunaannya sampai dengan proses penyelesaiannya,” ucap Khofifah.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo menyampaikan, bahwa pencapaian perolehan WTP pada LKPD tentu harus selalu dipertahankan. Menurutnya, WTP merupakan cerminan kualitas atas kinerja pemerintahan. WTP juga menjadi refleksi menuju pengelolaan keuangan yang transparan.

“Selanjutnya, capaian WTP dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di tahun berikutnya. Hal ini yang belum banyak diterapkan oleh kepala daerah,” kata Mardiasmo. *[Bp]

data bojonegoro

LEAVE A REPLY