Deklarasi Open Dokumen Kontrak Guna Mendukung OGP

481
Foto : Saat Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto (Kang Yoto) bersama Empat Sekawan saat penandatanganan Pernyataan sikap/Deklarasi Open Dokumen Kontrak (ODK),

Bengawanpost.com, Bojonegoro – Bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (11/10/2016). Empat Sekawan, yakni Pemerintah, Akademisi, Pebisnis yang diwakili kontraktor maupun konsultan, dan Komunitas/NGO menandatangani pernyataan sikap/deklarasi Open Dokumen Kontrak (ODK), untuk mendukung implementasi dari Open Govrnment Partnership (OGP).

Deklarasi yang dihadiri Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto (Kang Yoto), Wabup Bojonegoro, Drs. H. Setyo Hartono (Kang Harto), DPRD, Forkopimda dan Seluruh Kepala SKPD dilingkup Pemkab Bojonegoro serta stakeholder terkait tersebut, bertujuan untuk Pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Kepala DPU Kab. Bojonegoro, Ir. Andi Tjandra mengungkapkan, bahwa kegiatan ini selaras dengan semangat yang sedang dibangun Pemkab yaitu OGP. Sehingga diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, bisa lebih mantap dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable, apalagi di era serba elektronik ini.

“Pada tahun 2017, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement), akan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4. Yakni sistem pelelangan full system elektronik, tidak manual lagi. Untuk itu, nantinya para penyedia jasa harus bisa lebih aktif ikuti perkembangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kang Yoto menyampaikan, dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada rakyat, Empat Sekawan perlu bersinergi dan berkomitmen bersama-sama. Maka OGP harus didukung, karena undang-undang keterbukaan informasinya jelas, selain itu dapat mencegah konflik interest/korupsi, dapat meningkatkan kualitas pekerjaan, memastikan keterlibatan publik, dan dapat mencegah penipuan.

“OGP merupakan tujuan utama pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama di Bojonegoro. Diharapkan publik sebagai kontrol sosial, semua bisa dicek secara cepat dan tepat. Sehingga pemerintah dan penyedia jasa bisa lebih bertanggungjawab dan bekerja secara tepat,” tandas Kang Yoto dalam sambutannya.‎ *[Bp]

 

LEAVE A REPLY