Civil Society Solusi Mahalnya Mahar Demokrasi

278
Foto Penulis : Gus Glory.

Oleh : Gus Glory Muchtar

Saya dapat kabar seorang kerabat dilarikan ke rumah sakit akibat stroke. Sudah setahun ini dia mengalami gejala komplikasi beberapa penyakit. Tekanan psikis disinyalir menjadi pemicu beberapa penyakit yang diderita.

Semua bermula saat suaminya kalah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Harapan yang sudah kadung tinggi membumbung, terhempas oleh fakta kekalahan beberapa kertas suara. Kecewa berat, malu, marah bahkan dendam pada beberapa orang yang dianggap berkhianat dan tidak loyal.

Ditambah beban ekonomi kudu melunasi hutang yang menggunung untuk biaya pencalonan dan kampanye Pilkades yang telah diikutinya. Plus pressure orang yang datang silih berganti antri menagih. Sebuah ongkos kejiwaan yang sangat mahal, dan mungkin tidak sebanding dengan kenikmatan yang didapat jikapun dia menang.

Jer Basuki Mawa Bea. Semua perlu biaya. Demikian pula proses politik. Mahar itu memang ada, biasa saja. Bukan rahasia. Wajar sepanjang itu untuk kebutuhan resmi dan silaturrahmi. No Money Politics.

Yang memprihatinkan saat ini, ongkos politik keluar dari kewajaran akibat ambisi kemenangan yang juga berlebihan. Jor – joran pencitraan, ugal – ugalan membeli kesetiaan.

Mau maju Pilkades minimal 200 juta, bahkan Desa tertentu sampai 1 – 2 milyar. Pilihan Bupati? Teman saya yang jadi timses pernah menunjukkan proposal Calon Bupati (Cabup), sekitar 50 – 100 milyar.

Kalkulasi sederhana saya untuk Pilihan Gubernur (Pilgub), tentu berlipat dari angka itu. Saya tidak berani membayangkan berapa biaya dibutuhkan untuk Nyapres (Nyalon Presiden). Bisa nyaprut and ndelahom sampean ngitung digit nol di belakangnya.

Ongkos deviasi kebijakan. Dengan biaya segitu besar seseorang pasti akan berfikir return. Balik modal. Break Even Point. Nah coba kita hitung. Gaji Bupati sekitar 6 juta, take home pay. Untuk mengembalikan 100 milyar bisa butuh 1000 tahun!

Kades di level desapun setali tiga uang, sama. Kalau Lurah di Kota mending dapat gaji. Kalau di pedesaan mengandalkan bengkok atau sawah sebagai gaji. Hasil pertanian meski dihimpun selama periode jabatan 8 tahun tetap jauh di bawah biaya Pencalonan Kades.

Ongkos Menang dan Kalah

Lalu gimana cara bisa kembali modal dalam 5 tahun periode jabatan ? Ya maaf, korupsi. Lahirlah kebijakan yang manipulatif. Menyunat budget pembangunan. Mark up anggaran proyek dan program. Kongkalikong dengan pengusaha dan vendor hitam. Mengurangi kualitas layanan dan fasilitas publik. Disini lagi lagi rakyat yang jadi korban, dirugikan atas mahalnya mahar ini.

Ongkos sosial. Kalah menang harusnya biasa. Namun faktanya, pemilihan Kepala Pemerintahan di semua level selalu menyisakan pertikaian tak berujung. Mulai dari pra pencalonan, ditengah kampanye, sampai paska pemilihan.

Kasak kusuk. Saling sindir dan hina. Tensi ketegangan begitu terasa. Saling intai dan kirim teliksandi, semua itu terjadi saat kampanye pemilihan.

Lanjut paska pemilihan kondisi kampung seolah terbelah. Antara yang pro dan kontra. Keluarga yang terpecah antara pilihan yang berbeda. Teman berpisah. Fitnah yang kadung dipercaya, sulit dibasuh. Kepercayaan antar warga yang tak terbangun kembali. Butuh waktu lama untuk sakit hati itu pulih. Betapa beratnya move on.

Padahal yang terpilih juga lupa dengan janji pada para pemilihnya, apalagi kepada mereka yang tidak memilih. Nyaman dengan jabatannya, sementara para pemilih malah melanjutkan pertikaiannya.

Ongkos balas dendam. Yang menang memberantas menindas yang kalah. Membatasi gerak pihak sebelah. Memaksimalkan kekuasan demi memastikan lawan tidak punya kesempatan bernafas atau merebut kekuasaannya. Segala upaya dilakukan guna melanggengkan kekuasaan, minimal periode kedua.

Yang kalah tidak mau kalah. Nyinyir tiap hari. Mencari kesalahan dalam tiap inci tindakan yang menang. Pokoknya dia salah, dia jelek. Dia harus terkesan gagal dan bila perlu berupaya agar gagal. Senang bila lawannya susah, susah bila lawannya senang.

Gagal move on. Ekses politik atau demokrasi yang maharnya sudah diluar kewajaran. Sampai ada beberapa kejadian lucu. Seorang Calon Legislatif (Caleg) meminta kembali sajadah yang dia sumbangkan ke salah satu rumah ibadah. Dia menduga kegagalannya menjadi Anggota Dewan karena para jamaah masjid itu tidak memberikan suara untuknya.

Siap kalah – Siap menang

Dulur, kalau sampean setuju dan kemudian berkecimpung aktif dalam mekanisme pemilihan yang menjadikan suara terbanyak sebagai ukuran kemenangan dan kebenaran, maka dewasalah. Grow up, men, dan yang terpenting adalah Siap kalah dan Siap menang..

SIAP MENANG itu berprilaku humble, hawnan, rendah hati. Buang jauh – jauh rencana balas dendam, memanfaatkan kekuasaan, aji mumpung. Rangkulah mantan lawan anda, karena mereka juga potensi bangsa. Dendam ? Ngambek ? Baper ? Aduh, malu tuh sama anak kecil. Mereka main lalu berantem, nangis, tapi lihat satu jam kemudian udah main bersama lagi.

SIAP KALAH itu berjiwa ksatria. Gentle mengakui kekalahan. Memberi waktu sang lawan membuktikan kinerjanya. Dukung dengan kritik membangun. Buat apa membuang waktu untuk memelototi kekurangan sang mantan lawan. Dendam itu berat, sampean gak akan nikmat, biar setan iblis saja.

Untuk sampean yang belum terjun atau sedang ingin terjun tapi tidak siap kalah juga ga yakin mampu menjaga amanah, sudahlah..!!!

Civil Society Untuk Pengabdian

Ingin mengabdi ? Tidak harus jadi Kades, Bupati atau Gubernur maupun Presiden. Betapa banyak individu atau lembaga yang terbukti mampu berbuat banyak untuk rakyat tanpa harus jadi penguasa. Karena faktanya kuota jadi Kades, Bupati atau Gubernur itu sedikit. Apalagi Presiden cuma 1.

Sedangkan ratusan juta penduduk siap menerima darma bakti kita meski kita bukan penguasa. Lagipula kalau mengabdi harus nunggu jadi penguasa, kapan makmurnya negeri ini. Apalagi dengan ongkos – ongkos ekonomi, sosial, psikis semahal itu.

Ada pilihan kita bergerak di sektor ketiga, Civil Society. Tapi Gus (Gus Glory Muchtar – Penulis artikel ini, red), kalau jadi pemegang kebijakan dampaknya bisa lebih luas lho.

Benar, kalau sampean siap menang dan siap kalah tadi. Kalau sampean yakin amanah. Kalau tidak, ya pakai saja biaya pencalonan sampean tadi untuk program kemasyarakatan, ekonomi kerakyatan.

Tahun 2002 SPMAA Surabaya pernah mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk 100 an orangtua anak jalanan. Setelah diberikan pelatihan UEP, kemudian diberikan modal usaha. Meski hanya 500 ribu per ibu, alhamdulillah lumayan berhasil meningkatkan pendapatan dan sedikit demi sedikit menarik anaknya dari jalan.

Saya membayangkan kalau 100 milyar biaya pencalonan Bupati itu dibagikan atau dipinjamkan ke warga @Rp 5 juta untuk paket modal usaha, akan ada 20.000 usaha ekonomi kecil baru yang tumbuh.

Subhanallah. Ayolah dulur, sekali lagi buat sampean yang tidak yakin menang dan amanah…!!! Saran saya daripada untuk mahar politik yang sudah diluar kewajaran ini, maka marilah kita membangkitkan ekonomi mikro akan lebih realistis. Bekerjalah dalam senyap. Biarkan alam yang mencatat di dinding semesta dan cukuplah ucapan selamat penduduk surga serta Allah SWT Yang Maha Menjaga. Sepi ing pamrih rame ing gawe.

Salam Ahad Satu Tekat. Bismillah..

Penulis adalah : Putra dari Bapak Guru MA Muchtar, Pendiri Ponpes SPMAA Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

 

LEAVE A REPLY